Network
KEPRI POST - DPRD Kota Batam menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang gagal mefasilitasi lowongan ribuan karyawan di Pegatron.
Perusahaan di kawasan industri Batamindo ini membuka lowongan untuk sekitar 2.000 karyawan lokal beberapa waktu lalu.
Namun kebutuhan tenaga kerja baru itu tak mampu difasilitasi oleh Disnaker Batam.
"Disnaker Batam harusnya jemput bola. Jangan beralasan tidak bisa support karena SDM (Sumber Daya Manusia) kurang," kata Anggota DPRD Batam, Muhammad Mustofa dalam reses bersama warga Nganjuk di RT 04/ RW 12 Kavling Manggis, Tanjungpiayu, Seibeduk pada Minggu, 12 Juni 2022 malam.
Baca Juga: Warga Anambas Gelar Pawai Antar Keberangkatan Calon Haji ke Embarkasi Batam
Menurut Mustofa, alasan pihak Disnaker itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Batam, Rabu 8 Juni 2022. RDP itu membahas tentang tingginya angka pengangguran dan pola rekrutmen tenaga kerja.
"Selain masalah SDM, pihak Disnaker juga beralasan tidak memiliki tempat untuk merekrut tenaga kerja sebanyak itu," kata Mustofa.
Carut marut dalam perekrutan tenaga kerja di Kota Batam ini sering dikeluhkan warga dan tokoh masyarakat. Di Seibeduk misalnya, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri terdekat.
Padahal mereka tinggal di sekitar kawasan industri terbesar di Batam, Batamindo dan Panbil. Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar penanaman modal asing (PMA) di kawasan itu tidak dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar.
Baca Juga: 5 Rumah Sakit Batam yang Layani Pasien Jamkesda
RDP di DPRD Batam mengurai sejumlah penyebab tidak terserapnya tenaga-tenaga kerja lokal di perusahaan yang ada di kawasan industri.
Salah satunya minimnya respon Disnaker Batam dalam mefasilitasi perusahaan merekrut tenaga kerja lokal. Hal ini membuat sejumlah perusahaan mencari tenaga kerja dari luar Batam.
Disnaker Batam terkesan lebih disibukkan dengan penempatan tenaga kerja lokal sebagai pekerja migran Indonesia ke luar negeri atau menggelar pelatihan dari biaya APBD.
Baca Juga: Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kepri 22-30 Juni, Simak Persyaratannya
Anggota Komisi IV DPRD Batam Capt Luther Jansen mengaku prihatin dengan kinerja Disnaker tersebut.
Di tengah tingginya angka pengangguran, hingga 94.384 pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Disnaker Batam justru sibuk bicara pengiriman pekerja migran ke luar negeri.
"Disnaker jangan bicara soal pengiriman TKI ke luar negeri. Itu bukan prestasi. Kami yakin warga Batam lebih memilih bekerja di Batam kalau di sini tersedia lapangan kerja dan penghasilan yang memadai," katanya.***
