Network
KEPRI POST - Sejumlah tantangan masih menyelimuti sektor kelautan dan perikanan Kepulauan Riau (Kepri), mulai dari ilegal fishing, penyelundupan benih lobster, hingga belum optimalnya daya saing produk perikanan.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, perlu kerja sama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam optimalisasi perikanan dan kelautan di Kepri.
Selain itu pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, dukungan kebijakan terkait pembangunan wilayah laut, pesisir, serta pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan Kepri.
Kemudian sumber daya kelautan dan perikanan yang andal dan kompeten, optimalisasi pasar perikanan baik dalam negeri maupun ekspor, dukungan investasi pelaku usaha, dan penguatan pengawasan sumber daya perikanan.
Baca Juga: PT Infineon Batam Buka Lowongan Kerja 2022 Kontrak Permanen, Cek Posisi dan Syaratnya
"Ternyata, tantangan yang dihadapi tidak hanya infrastruktur, namun juga SDM serta kekuatan koperasi. Isu yang tidak kalah penting mengenai batas wilayah karena ada perbedaan interpretasi antara kita (Indonesia) dengan negara tetangga. Ini akan membatasi ruang gerak aparat kita pada saat melakukan penanganan di laut," katanya di Bintan, Selasa 4 Oktober 2022.
Taufik menjelaskan, di wilayah zona barat, peningkatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) difokuskan untuk memperbaiki kemampuan operasi pengamanan, sistem peringatan dini, serta patroli.
Terkait personel, pemerintah menyediakan rumah dinas bagi petugas Bakamla, juga personel Pangkalan Armada Keamanan Laut Barat di Pulau Setokok, menjadi perhatian khusus. Kebutuhan alokasi dana mencapai Rp570,6 miliar untuk pembangunan Pangkalan Setokok Batam seluas 17 hektare yang akan dimulai pada 2023 mendatang.
Selain itu, mengingat operasi keamanan laut masih menggunakan dermaga umum, akan dibangun dermaga khusus guna mendorong peningkatan kinerja operasi.
