Network
KEPRI POST - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum mampu mengakomodir penyelidikan geoteknik tambahan untuk proyek pembangunan Jembatan Batam - Bintan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku sudah menyurati Kementerian PUPR terkait kendala penyelidikan geoteknik tambahan proyek Jembatan Batam - Bintan di 16 titik tersebut.
Berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) Jembatan Batam - Bintan di Kepri masih membutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation).
Data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya, sehingga mengurangi risiko cost overrun dan time overrun.
Baca Juga: 11 Program Prioritas Nasional di Kepri, Ada Jembatan Batam-Bintan hingga Flyover Simpang Kabil
Selain itu, data tersebut juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
"Kami telah menyurati Kementerian PUPR jika Pemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar. Kami mohon arahan Menteri PUPR untuk memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan penyelidikan geoteknik tambahan tersebut, baik lewat dana APBN ataupun sumber lainnya," ujar gubernur, Rabu 2 November 2022.
Menurut gubernur, Menteri PUPR menanggapi surat tersebut dengan memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Kepri terkait pelaksanaan 16 titik penyelidikan tanah itu. Hal itu harus dilaksanakan segera, mengingat tahun anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.
"Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri untuk menelaah soil investigation dan estimasi biayanya, kami berharap pemerintah pusat bisa mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan ini," harap gubernur.
Baca Juga: Lowongan Kerja di SMOE Batam Butuh 426 Orang, Minimal Tamatan SMP
Pembangunan Jembatan Batam - Bintan sepanjang 14,74 kilometer rencananya akan didanai melalui beberapa skema. Di antaranya dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 kilometer dengan perkiraan nilai investasi Rp13,57 triliun.
Kemudian dukungan pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF) berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 kilometer dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta (setara Rp3,34 triliun).
Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tertuang dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini sudah tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge.***
