Network
Baca Juga: Dugaan Mafia Tanah di Tubuh BP Batam, Satu Rumah di ROW Jalan Batu Besar Nongsa Miliki WTO 2030
Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai mengungkapkan, pada RDP yang pertama, BP Batam akan mengungkapkan semua permasalahan yang diderita warga Perumahan Marchelia Tahap II.
"Tapi kenapa BP Batam saat ini menjelaskan kronologis, mana buktinya yang ditunjukkan itu?" tegas Lik Khai.
Permasalahan ini berawal pada Tahun 2000 dan 2002, dimana PT Putri Selaka Kencana (PT PSK) dan PT Anugerah Cipta Segara (Antara), membangun perumahan di Perumahan Marchelia.
Saat itu, PT PSK sebagai pemegang Hak Pengelola Lahan (HPL) dari BP Batam, bekerja sama dengan PT Antara sebagai pembangun perumahan.
Baca Juga: Kejati Kepri Segera Umumkan Tersangka Kasus Jembatan Tanah Merah Bintan
Konsumen langsung berminat dan membeli rumah di perumahan Marchelia tersebut, karena lokasi strategis sangat dekat dengan pusat kota.
Namun, kedua perusahaan tersebut terjadi konflik. PT PSK dan PT Antara dilakukan di PN Batam, dan perkara tersebut dimenangkan PT PSK pada 2009.
Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA), dimana amar putusan MA no 46/2009 menyebutkan bahwa pemenang perkara ini harus melanjutkan hubungan hukum dengan intervenien atau konsumen dan semua bukti transaksi dengan developer yang dimiliki oleh konsumen adalah sah.
Tapi, amar putusan itu tidak dijalankan oleh PT PSK, hingga habis masa UWTO 20 Maret 2020.
