Network
KEPRI POST - Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terbelit kasus honorer fiktif. Kasus ini tak hanya menyeret jajaran Sekretariat Dewan (Setwan), namun juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Sabtu, 16 Desember 2023, Gubernur Ansar Ahmad menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri terkait dugaan honorer fiktif DPRD Kepri.
Ia menjalani pemeriksaan hingga malam, berakhir sekitar pukul 23.30 WIB dan keluar dari ruang penyidik bersama dua orang lainnya.
Baca Juga: Kasus Tenaga Honorer Fiktif di Sekretariat DPRD Kepri Gunakan Banyak Modus
Kepada media, Gubernur Ansar Ahmad membenarkan pemeriksaan tersebut untuk mengklarifikasi keluarnya surat edaran terkait penangkatan pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL) atau honorer.
"Saya diminta datang Jumat (15/12) untuk mengklarifikasi surat edaran kita, tapi karena ada acara lain, saya minta dijadwalkan hari ini (Sabtu)," ujarnya.
Menurut Ansar, pemeriksaan berlangsung santai, sambil ngopi dan makan malam bersama.
"Sambil makan malam, makan sate, kemudian sambil menjawab klarifikasi," ujarnya.
Ansar Dicecar 14 Pertanyaan
Gubernur Ansar Ahmad mengaku mendapatkan 13 sampai 14 pertanyaan dari penyidik dalam proses klarifikasi terkait persoalan honorer fiktif DPRD Kepri.
