Network
KEPRI POST - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendorong kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan perekrutan tenaga honorer fiktif di Sekretariat DPRD Kepri.
Saat ini kepolisian tengah menyelidiki kasus dugaan perekrutan tenaga honorer fiktif di DPRD Kepri. Jumlahnya diduga mencapai ratusan nama dan menyedot anggaran daerah dengan menggunakan APBD untuk menggaji mereka.
Gubernur Ansar Ahmad mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Baca Juga: 62 Caleg Berebut 5 Kursi DPRD Kepri Dapil 6 di Pemilu 2024, Ini Daftarnya!
"Kalau memang ada yang fiktif, silahkan ditindaklanjuti, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya, Jumat 10 November 2023.
Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan, kepolisian sudah memeriksa 22 saksi dalam kasus dugaan tenaga honorer fiktif di DPRD Kepri.
"Kami sudah meminta keterangan dari 22 orang yang menjadi korban hingga pekerja di Setwan Kepri bagian keuangan, rekrutmen, dan lainnya. Kalau oknum pejabat belum diperiksa, karena prosesnya masih bergulir," katanya.
Baca Juga: Persaingan Ketat 10 Kursi DPRD Kepri Dapil 5 di Pemilu 2024, Ini Daftar 145 Caleg yang Maju!
3 Modus Tenaga Honorer Fiktif DPRD Kepri
Penyelidikan terhadap kasus tenaga honorer di Setwan Kepri berawal dari laporan masyarakat. Dari penyelidikan sementara Polda Kepri, diketahui ada 605 tenaga honorer yang direkrut Setwan Kepri selama periode 2021-2023.
