Network
KEPRI POST - Kontestasi ide dan gagasan dalam Pemilu 2024 tergerus oleh praktik politik uang atau money politic. Nilainya gila-gilaan dari Rp200 ribu sampai Rp500 per pemilih dan ada yang menggunakan sistem paket, bisa Rp600 ribu hingga Rp1,5 juta per pemilih.
Di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), praktik politik uang tersebut juga marak terjadi selama Pemilu 2024. Hal itu dilakukan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) untuk meraup dukungan dari masyarakat pemilih untuk mencoblosnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika), mengakui maraknya politik uang di Batam. Ia menilai sudah terjadi pergeseran dan politik uang menjadi cara paling ampuh untuk meraih kursi kekuasaan.
Baca Juga: Dugaan Politik Uang Calon DPD Kepri dan Calon DPRD Batam, Sentra Gakkumdu Segera Periksa Saksi
Imbas dari maraknya politik uang, calon yang sudah banyak berbuat di masyarakat maupun petahana pun banyak yang tumbang oleh calon-calon pendatang baru. Padahal para calon pendatang baru tersebut kiprahnya minim di masyarakat, dan sangat sedikit interaksinya dengan warga.
"Ini terjadi di masyarakat dan ada unsur pembiaran (dari Pengawas Pemilu), meski itu mencederai aturan," ungkapnya dalam tayangan podcast di Batam, Minggu, 17 Maret 2024.
Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng juga mengakui maraknya politik uang dan merupakan pelanggaran pemilu yang terang-terang terjadi pada Pemilu 2024.
Ia pun mengungkapkan temuan praktik politik uang oleh salah satu partai politik di daerahnya, Sulawesi Tengah. Ia menyebut praktik politik uang tersebut berlangsung secara gila-gilaan pada pemilu kali ini.
Baca Juga: Dugaan Politik Uang, Bawaslu Tanjung Pinang Kantongi Bukti Video
"Yang paling mendominasi pelanggaran pemilu adalah politik uang, gila-gilaan," ungkapnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menilai telah terjadi pergeseran pemilu dari kontestasi politik menjadi pertandingan logistik alias amplop.
"Gejala "amplopisme" sudah hampir merata di seluruh Dapil dan tingkat pemilihan," katanya, Sabtu, 16 Maret 2024.
Anas mengaku mendengar cerita dari caleg yang berhasil maupun tidak berhasil, termasuk memantau sendiri dengan detail di lapangan.
Menurutnya, sepertinya sulit menemukan caleg yang tidak menggunakan teknik amplop. Jika pun ada, prosentasenya sangat kecil.
"Tentu hal ini terkait dengan pilihan sistem pemilu kita yang bertemu dengan realitas politik partai (dan caleg) dan keadaan para pemilih," katanya.
Sistem proporsional terbuka, lanjut Anas, turut berkontribusi terjadinya 'brutalisme kompetisi' logistik.
"Sistem ini sudah seperti mengundang dan bahkan (hampir) memaksa para caleg untuk menempuh ideologi "amplopisme" dalam mendapatkan dan mengumpulkan suara. Ironi banget!" katanya.***
