Network
KEPRI POST - Sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap rendahnya serapan APBD di sejumlah daerah di Indonesia, direspons Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemendagri langsung menerjunkan tim ke daerah. Tim yang dimaksud adalah tim monitoring evaluasi (monev) dan asistensi.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Daerah Kemendagri Agus Fatoni, pihaknya menekankan akan mendorong sejumlah daerah, agar nantinya mampu mempercepat realisasi APBD, baik itu pendapatan mapun pembelanjaan.
Baca Juga: Lokasi Penukaran Uang Baru 2022 di Kepri dan Riau Hari Ini
Ia mengaku, banyak di daerah masih rendah capaian realisasi serapan APBD-nya. Hal tersebut dipicu beberapa faktor seperti keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa, dan juga penundaan administrasi pertanggungjawaban.
Untuk mengantisipasi rendahnya keterserapan APBD di sejumlah daerah, Agus Fatoni menyarankan agar daerah melakukan lelang secara dini.
"Penuhi komitmen realisasi belanja hingga akhir bulan Agustus ini seminim-minimnya 51 persen," ujarnya, Senin 22 Agustus 2022.***
