Network
KEPRI POST - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp15,98 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp7,10 triliun pada tahun 2023.
Kenaikan anggaran KPU dan Bawaslu itu disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp7,86 triliun dan Bawaslu Rp6,06 triliun.
Baca Juga: Jadwal dan Harga Tiket One Piece Film RED yang Tayang 21 September 2022 di Seluruh Bioskop Batam
"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu defenitif) KPU dan Bawaslu tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR. Bisa kita setujui?" tanya Junimart yang kemudian dijawab ‘setuju’ oleh mayoritas peserta rapat.
Dalam rapat tersebut, ada seorang anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya dari Fraksi Partai Demokrat yang tidak setuju dengan usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu.
Ketidaksetujuannya tersebut karena ia menilai selama paparan dan rapat berlangsung, Bawaslu tidak bisa menjelaskan dan menyakinkan usulan tambahan anggaran terkait program sosialisasi sebesar Rp2 triliun bisa berjalan sesuai dengan yang akan dianggarkan.
Baca Juga: PT Sys Mac Indonesia Batam Buka Lowongan Kerja Bagian Produksi
"Beliau ini (Ketua Bawaslu RI) minta tadi tambahan untuk Adhoc Rp2 triliun, saya hanya ingin memastikan bahwa uang Rp2 triliun itu diterima orang yang berhak, karena itu butuh sosialisasi yang baik. Saya tanya tanggung jawabnya apa? Pengendali anggaran, saya tanya bagaimana proses sosialisasinya dan bagaimana anggarannya, dan berapakah biaya sosialisasinya? tidak tahu. Apakah kita bisa meyakinkan bahwa Rp2 triliun itu sampai dan memang dibutuhkan? jawabannya tidak kalau sekarang," katanya.
