Network
KEPRI POST - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan masalah investasi di Pulau Rempang tanpa harus menelantarkan rakyat. Untuk itu, ia mendesak pengembangan kawasan Rempang Eco City bisa dikomunikasikan dengan bahasa rakyat.
Hal itu disampaikan Andre dalam raker Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 September 2023. Ia berharap Menteri Bahlil segera datang ke Rempang Batam pasca terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan aparat gabungan.
"Saya meminta Pak Bahlil segera datang ke Rempang sesuai perintah Presiden. Berkomunikasilah dengan bahasa rakyat, selesaikan ini segera, bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak mungkin menelantarkan rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Usai Komentar Masalah Rempang, Anggota DPRD Kepri Taba Iskandar Dipanggil Polisi
Persoalan Rempang sempat memicu gejolak hingga terjadi bentrok antara warga dengan aparat gabungan. Bentrok terjadi saat petugas hendak mengamankan pengukuran dan pemasangan patok tata batas di Rempang Eco-City, Kecamatan Galang, pada Kamis, 7 September 2023.
Warga kocar-kacir saat aparat menyemprotkan gas air mata untuk mengurai massa yang memblokade jalan. Aksi blokade dilakukan warga untuk menolak penggusuran terhadap masyarakat di 16 kampung tua, imbas pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Rempang Eco City adalah proyek yang menjadikan sepenuhnya Pulau Rempang dan sebagian Pulau Galang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan kawasan wisata yang terintegrasi.
Bentrok antara warga dengan aparat gabungan terjadi lagi saat aksi demo di depan Kantor BP Batam pada Senin, 11 September 2023. Demo yang awalnya berlangsung damai berubah anarkis saat sekelompok warga mulai melempari Kantor BP Batam dengan batu dan kayu.
Baca Juga: 43 Diamankan, 34 Jadi Tersangka Ricuh Demo Rempang di BP Batam
Lemparan itu membuat sebagian kaca Kantor BP Batam pecah berserakan. Pagar besi Kantor BP Batam juga jebol dan di beberapa titik pagar tampak bolong.
Tidak hanya itu, massa juga menghujani petugas polisi dengan batu bata yang menyebabkan beberapa polisi dan pegawai BP Batam terluka. Sebanyak 43 orang diamankan polisi, karena diduga sebagai provokator dan pemicu bentrok.
Dalam raker Komisi VI DPR, Andre menyatakan dukungannya atas setiap investasi yang masuk ke Indonesia. Ia menilai setiap investasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu pemerintah juga menyiapkan solusi terbaik untuk masyarakat dalam bentuk kompensasi.
"Kami mendengar aspirasi masyarakat Pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat, dan pemerintah punya solusi yang terbaik. Tinggal komunikasi saja yang agak lemah. Kita tunggu langkah konkrit pemerintah untuk menyelesaikan," katanya.
Komunikasi BP Batam Buruk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon bentrok antara warga dan aparat gabungan terkait dengan pengembangan kawasan Rempang. Menurut Jokowi, bentrok itu terjadi sebagai imbas dari komunikasi yang buruk. Ia ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan dengan melakukan pendekatan dan solusi.
"Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," katanya, Selasa 12 September 2023.
Selama ini, komunikasi terkait pengembangan Rempang sebagai kawasan Rempang Eco City kepada warga dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Baca Juga: KAHMI Kepri Desak Jokowi Tinjau Ulang Investasi di Rempang dan Bebaskan Warga Ditahan
Sosialisasi di Kedai Kopi Sumber Rezeki Sembulang, Kecamatan Galang, pada Jumat, 21 Juli 2023, misalnya, berakhir dengan kekecewaan warga. Ini merupakan sosialisasi pertama kalinya oleh BP Batam, di tengah maraknya penolakan warga terkait rencana pengembangan Rempang Eco City.
Kekecewaan itu dipicu absennya Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang hanya mengirimkan perwakilannya, Direktur Pengamanan (Dirpam) Aset Brigjen Pol Mochamad Badrus dan Sekda Pemko Batam Jefridin.
Kehadiran kedua pejabat beserta rombongan dalam sosialisasi itu tak mampu menjawab permasalahan yang dikeluhkan warga, terutama mengenai relokasi.
Gerisman Achmad, selaku Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) yang mewakili 16 kampung di Rempang, mengungkapkan kekecewaan atas ketidakhadiran Rudi.
"Kita kecewa dengan tidak hadirnya Bapak Wali Kota yang juga ex-officio Kepala BP Batam," katanya.
Sementara itu, saat menemui massa yang melakukan demo pada Senin, 11 September 2023, Rudi menegaskan bahwa tuntutan pendemo di luar dari kewenangannya. Sehingga ia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan warga.
Demo itu berakhir dengan ricuh, sejumlah aparat kepolisian dan BP Batam terluka, dan puluhan pendemo diamankan.***
