Network
KEPRI POST - Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait konflik di Pulau Rempang, Kota Batam mengungkap fakta bahwa warga merasa terintimidasi.
Berdasarkan keterangan masyarakat Sembulang, Dapur 6, dan Pantai Melayu, intimidasi itu dirasakan warga Rempang saat proses sosialisasi terkait relokasi secara door to door. Dalam sosialisasi itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam melibatkan polisi dan TNI.
"Proses sosialisasi terkait relokasi secara door to door oleh pihak BP Batam dan Tim Satgas Terpadu ke rumah-rumah masyarakat dengan melibatkan Polisi dan TNI membuat warga merasa terintimidasi," sebut Komnas HAM dalam temuannya, Jumat 22 September 2023.
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran HAM di Bentrok Rempang Eco City
Selain merasa terintimidasi, masyarakat juga mengaku tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi. Mereka juga tidak hadir dalam sosialisasi, karena tidak menyetujui atas rencana relokasi.
Ketiga, bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga. Sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023.
Keempat, pengerahan 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat.
Kelima, masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru.
Baca Juga: Ini 2 Lokasi Baru untuk Warga Rempang yang Digusur Karena Proyek Rempang Eco City
