Network
KEPRI POST - Pemanggilan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru (LIB), dan pemegang hak siar Liga 1 dua hari lalu (11/10) terjadi saling lempar tanggung jawab.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Mahfud MD.
Pemegang hak siar menyampaikan bahwa mereka mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh PT LIB sebagai operator liga. Sementara PT LIB menyatakan ada permintaan dari pemegang hak siar untuk melaksanakan pertandingan malam hari.
Hal tersebut, menurut Mahfud sebagai tindakan saling lepas tanggung jawab antara PSSI, PT LIB, pemegang hak siar, dan panitia pelaksana. Kondisi tersebut dinilai Mahfuf sebagai salah satu masalah dalam pengelolaan sepakbola nasional.
Saling lepas tanggung jawab itulah, lanjutnya, yang juga menjadi perhatian TGIPF. Sebab kondisi tersebut dinilainya berbahaya bagi persepakbolaan Indonesia, sekaligus cerminan penyelenggaraan liga di Indonesia kacau balau.
TGIPF juga sudah berdiskusi dengan Komnas HAM. Termasuk diantaranya terkait laporan dan rekomendasi yang rencananya akan disampaikan oleh Komnas HAM kepada publik.
Terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan pihaknya berencana meminta keterangan sejumlah pihak terkait insiden Kanjuruhan, hari ini (13/10). Diantaranya, petinggi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Direktur Utama (Dirut) Indosiar (broadcaster LIB), ahli hukum olahraga dan PSSI.
"Kami berharap semua pihak bekerja sama dengan kami untuk membuat terangnya peristiwa (Kanjuruhan)," kata Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam.
Agenda itu merupakan bagian dari penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM terhadap peristiwa Kanjuruhan yang bergulir saat ini. ***
