KEPRI POST - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi yang terkait dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Pada hari Senin, 19 Juni 2023, KPK memeriksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Andi Arief memenuhi panggilan KPK dan tiba di Gedung Merah Putih Jakarta pada pukul 09.30 WIB. Namun, ia membantah adanya aliran dana korupsi dalam Musda Partai Demokrat di Kalimantan Timur.
"Nggak ada kalau ke musda, nggak ada. Kalau kepentingan pribadi, saya nggak tahu itu, namanya juga pribadi," katanya.
Baca Juga: Sindir Ketua Demokrat Kepri yang Mundur, AHY: Saya Tahu yang Setia
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan aliran dana korupsi yang melibatkan Abdul Gafur Mas'uda (AGM), kader Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023, untuk mendukung Musda Partai Demokrat di Kalimantan Timur.
Dugaan kasus korupsi tersebut berasal dari penyertaan modal ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka selama tahun 2019-2021, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp14,4 miliar.
Abdul Gafur Mas'uda diduga menerima aliran dana sebesar Rp6 miliar dari hasil korupsi tersebut, yang sebagian digunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi dan helikopter, serta dana tersebut juga mengalir ke dalam kegiatan partai.
Saat ini, Abdul Gafur Mas'uda sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Balikpapan, Kalimantan Timur, atas kasus suap.
Baca Juga: 7 Skenario Poros Koalisi Pilpres 2024 Versi Poltracking, PDIP Hindari Demokrat dan PKS
Ia divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Samarinda, dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta serta mengembalikan uang pengganti sebesar Rp5,7 miliar.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Andi Arief berkaitan dengan dugaan aliran dana korupsi dalam Musda Partai Demokrat di Kalimantan Timur.
"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Perusahaan Umum Daerah Tahun 2019 sampai dengan 2021, untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud) dan kawan-kawan," katanya.***