Network
KEPRI POST - Pemerintah Filipina mengecam dan mengajukan protes kepada China yang membuat larangan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara secara sepihak.
Negara yang baru menggelar Pemilu pada 9 Mei lalu tersebut masih akan menghadapi tantangan konflik teritorial dengan China di Laut Natuna Utara.
Larangan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara oleh China ini akan semakin memperumit penyelesaian sengketa batas wilayah antara Filipina dan China.
Baca Juga: 1 Juni Hari Lahir Pancasila dan Daftar Lengkap Tanggal Merah Bulan Juni 2022 hingga Akhir Tahun
Dikutip kepripost.com dari berita Pikiran-Rakyat berjudul "https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014610634/china-dilaporkan-larang-negara-lain-menangkap-ikan-di-laut-natuna-utara-filipina-panas", Filipina menilai larangan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara itu telah melecehkan dan melanggar yuridiksi negaranya.
Kementerian Luar Negeri Filipina menuduh kapal China telah mengganggu misi penelitian ilmiah kelautan bersama serta kegiatan eksplorasi energi di dua lokasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.
Dalam pernyataan lain, ia mengecam pengenaan moratorium penangkapan ikan oleh China yang bertujuan untuk regenerasi stok ikan, larangan tahunan yang mencakup perairan di dalam ZEE Vietnam dan Filipina.
Baca Juga: Jadwal Lengkap, Syarat, dan Kuota PPDB 2022 Kota Batam Jenjang SD
Kedutaan besar China di Manila tidak memberi respon atas pernyataan Filipina tersebut.
Persoalan tersebut tentunya akan menjadi tantangan Presiden Filipina terpilih, Ferdinand Marcos Jr di masa mendatang.
Pasalnya, Ferdinand Marcos dalam kampanyenya mengatakan akan 'menggenggam' China dalam hubungan diplomatik yang baik.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Tinjau Nongsa Digital Park, Lihat Langsung Produksi Film Losmen Melati
Di sisi lain, China sepertinya tidak menyerah dengan klaim Laut Natuna Utara merupakan miliknya, meski mendapat kecaman dari beberapa negara ASEAN.***(Mitha Paradilla Rayadi/pikiran-rakyat.com)
