Network
KEPRI POST - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran parlemen pada Senin, 10 Oktober 2022 sore. Langkah ini akan membuka jalan bagi pemilihan umum cepat yang lebih cepat dalam beberapa pekan ke depan dari seharusnya September 2023.
Ismail mengaku sudah membahas pembubaran parlemen dengan Raja Sultan Abdullah Ahmad Shah di istana pada hari sebelumnya. Raja memberikan persetujuan untuk membubarkan parlemen sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 55 ayat (2) Konstitusi Federal.
"Dengan pengumuman ini, amanah akan dikembalikan kepada rakyat. Amanat rakyat adalah penawar untuk memastikan stabilitas politik dan untuk membentuk pemerintahan yang kuat, stabil, dan dihormati," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi.
Baca Juga: Lowongan Kerja SMK di PT Bintan Resort Cakrawala untuk Admin
"Masyarakat harus menggunakan kekuatan mereka untuk memilih pemerintah yang kompeten untuk melanjutkan pelaksanaan anggaran 2023, menjaga stabilitas politik, dan menghidupkan kembali ekonomi negara serta menyatukan keluarga Malaysia yang multi-agama dan multi-ras,” katanya.
Ismail berharap pembubaran parlemen juga meredam gejolak atau suara-suara yang mempertanyakan legitimasi dan dugaan pemerintahnya berada di belakang kebijakan tersebut. Tuduhan ini muncul setelah Ismail diangkat sebagai perdana menteri oleh Raja pada Agustus tahun lalu, dengan dukungan 114 anggota parlemen, dan koalisi Barisan Nasional (BN) kembali berkuasa.
Hal ini kontroversial, karena pada pemilihan umum terakhir tahun 2018, koalisi BN yang berusia enam dekade dan dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) justru kalah dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Baca Juga: Singapura Respon Positif Rencana Malaysia Cabut Larangan Ekspor Ayam Mulai 11 Oktober
Itu adalah pertama kalinya negara itu mengalami perubahan kekuasaan sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Sejak 2018, telah terjadi ketidakpastian politik yang meningkat, dengan tiga perdana menteri dalam waktu empat tahun karena pertikaian dan kurangnya dukungan mayoritas di parlemen.
