KEPRI POST - Sejumlah pihak menyayangkan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) di Batam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung secara tertutup. FGD yang membahas tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023, hasil sedimentasi, dan ekspor pasir laut ini minim partisipasi masyarakat.
Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), misalnya, mengaku tidak pernah menerima undangan FGD di Batam tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.
"Hingga Kamis (8/6/2023) pagi pukul 08.00 WIB, kami tidak pernah menerima undangan itu dari KKP. Padahal, tadi malam kami mendapat informasi dari teman-teman yang diundang, bahwa nama Direktur Eksekutif CERI ternyata juga dimasukkan ke dalam daftar nama para undangan," ungkap Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Aturan Ekspor Pasir Laut, CERI Curigai Kepentingan 4 Pengusaha Kakap
Hengki menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi kegiatan FGD yang berlangsung hari ini di Hotel AP Premier Batam.
"Informasi yang kami terima, ada undangan dari unsur Legislatif 1 orang, Kemenko Martim dan Investasi 1 orang, KKP 30 orang, Pemda 8 orang, akademisi dan perguruan tinggi 5 orang, lembaga swadaya masyarakat 24 orang, serta dunia usaha atau swasta 2 orang," terangnya.
Baca Juga: Ekspor Pasir Laut Ancam Kerusakan Lingkungan Kepri: Dihentikan Megawati, Dibuka Lagi oleh Jokowi
Terkait kenyataan tersebut, Hengki menyebutkan bahwa CERI tengah melakukan penelusuran lebih lanjut.
"Kita tidak tahu sekarang, apakah KKP memang sengaja mau mencatut nama kami, dan apakah apa yang dilakukan terhadap CERI juga dilakukan terhadap pihak lain? Kami masih mendalaminya," ungkapnya.
Baca Juga: Jokowi Buka Lagi Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti: Semoga Keputusan Ini Dibatalkan
Narahubung FGD KKP, Nur Kholis membenarkan terbatasnya peserta dalam penyelenggaraan FGD tentang ekspor pasir laut dan hasil sedimentasi di Batam tersebut.
"Maaf pak menteri tidak hadir di FGD dan bersifat internal," katanya.
FGD tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut berlangsung hari ini, Kamis 8 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB di Hotel AP Premier Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kegiatan ini dalam rangka menghimpun masukan dan menyelaraskan pandangan berbagai pemangku kepentingan pasca terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023.
FGD di Batam yang membahas ekspor pasir laut dan hasil sedimentasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Edy Putra Irawady selaku Staf Khusus Menteri KP, Direktur Jasa Kelautan Mitahul Huda, Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto, Akademisi Iskha1 Iskandar dan Denny Nugroho Sugianto.***