KEPRI POST - Calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama memberikan skor buruk terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Dalam debat capres yang berlangsung panas di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024 malam, Anies memberikan skor 11 dari 100. Sementara Ganjar memberikan skor 5 dari 10.
Menurut Anies, kinerja Prabowo selaku Menteri Pertahanan tidak optimal, karena banyak kebijakan yang belum memihak pada kesejahteraan prajurit TNI.
Baca Juga: Senyum Ganjar Dibongkar Pakar: Tutupi Perasaan Sesungguhnya
"Karena itu, menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar, kalau 5 itu ketinggian," katanya.
Pernyataan Anies tersebut menanggapi penilaian Ganjar yang memberikan skor 5 untuk kinerja Prabowo.
Ganjar kemudian menantang Anies untuk terbuka memberikan penilaian atas kinerja Kementerian Pertahanan.
"Mas Anies enggak usah takut, disebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah lima, sebut saja berapa?" kata Ganjar.
Anies kemudian menerangkan bahwa kesejahteraan prajurit TNI lebih baik di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono daripada Joko Widodo. Sebab, saat itu SBY menaikkan gaji prajurit TNI hingga sembilan kali.
"(Skor Kemenhan) 11 Mas, dari 100," katanya.
Baca Juga: Telunjuk Tangan Anies Baswedan, Cibiran dari Prabowo
Tanggapan TKN Prabowo
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menilai skor buruk yang disematkan Anies dan Ganjar atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak sesuai sikap partai politik pengusung keduanya.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafidz mengatakan bahwa partai pengusung Anies dan Ganjar setuju dengan program dan kebijakan Menteri Pertahanan.
"Jadi nggak ada yang bilang nilainya 5, semua bilang bagus, semua setuju anggaran (Kementerian Pertahanan) harus naik," katanya usai debat capres.
Oleh karena itu, Meutya menilai skor rendah yang diberikan Ganjar dan Anies kepada Prabowo tidak sejalan dengan sikap partai politik pengusung mereka.
"Orang selama ini mengatakan baik, di DPR yang kami dengar di Komisi I, tiba-tiba karena mau debat, jadi nilainya 5," sindir Meutya.***