Network
KEPRI POST - Pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan dan perbankan mendominasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dari 356 pengaduan konsumen ke OJK Kepri periode Januari hingga Agustus 2022, sekitar 146 atau 46 persennya adalah terkait lembaga pembiayaan dan 39 persen terkait layanan perbankan. Kemudian terkait asuransi 6 persen, P2P Lending atau pinjaman online 8 persen, serta IKNB dan pasar modal masing-masing 1 persen.
Kepala OJK Kepri, Rony Ukurta Barus mengungkapkan tingginya pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan dan perbankan tersebut pada Selasa, 11 Oktober 2022.
"Dari 356 pengaduan, 331 pengaduan di antaranya sudah dapat kita selesaikan, 18 pengaduan menunggu tanggapan dan dalam penanganan PUJK, serta 7 pengaduan dalam penanganan LAPS," katanya.
Baca Juga: Lowongan Kerja SMA di Oceaneering Batam, Industri Energi Lepas Pantai
Rony menerangkan bahwa OJK Kepri terus berupaya memperkuat implementasi pencegahan permasalahan konsumen di sektor keuangan, sekaligus memastikan pengawasan perilaku (market conduct) berjalan baik.
OJK Kepri bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) juga menemukan 18 entitas investasi tanpa izin dan menutup 105 pinjaman online (pinjol) ilegal. Konsumen dari pinjol dan investasi ilegal itu didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, data ini berdasarkan aduan yang disampaikan masyarakat perihal pinjol dan investasi ilegal. Informasi itu lalu ditindaklanjuti dengan instansi lain seperti Satgas Khusus (Satgasus) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hingga Kementerian Kominfo.
Baca Juga: PT Tunaskarya Batam Buka Lowongan Kerja 2022 untuk Operator Tamatan SMA
