KEPRI POST- Memperingati Hari Buruh 1 Mei yang disusul dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, Koordinator Umum Forum BEM se-DIY (FBD), Abdullah Ariansyah, menyatakan bahwa sudah saatnya Gubernur DIY lebih memperhatikan kesejahteraan buruh dan kesenjangan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Melihat situasi dan kondisi DIY saat ini, sudah saatnya Gubernur DIY mengambil langkah kongkret untuk menyejahterakan buruh dan meminimalisir kesenjangan pendidikan di DIY," ungkap Abdullah, Minggu 30 April 2023.
Menurutnya, perbaikan upah buruh perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian masyarakat. Selain itu, tidak mustahil untuk menyelenggarakan pendidikan gratis dalam wajib belajar 9 tahun, mengingat ada dana keistimewaan yang dapat dioptimalkan.
Baca Juga: Massa Aliansi Yogyakarta Menggugat Tak Temui Ketua DPRD DIY, Ketua Koordintor Aksi: Kami Kecewa!
"Hal itu bisa dilihat dari upah minimum rata-rata yang diterima buruh di DIY sangatlah kecil, sehingga mempersulit buruh untuk berkembang dalam perekonomian mereka," katanya.
Selain itu, lanjut Abdullah, kesenjangan yang terjadi dalam dunia pendidikan di DIY sangatlah ironis. Hal itu dilihat dari banyaknya pelajar di DIY yang kesulitan dalam pembiayaan pendidikan.
"Oleh sebab itu, urgensi bila adanya perbaikan terhadap upah buruh yang rendah dan penyelenggaraan pendidikan gratis di DIY mengingat saat ini Pemerintah DIY dan DPRD DIY sedang membahas Raperda tentang Pendanaan Pendidikan," tambahnya.
Baca Juga: Video Pembacokan di Titik Nol Yogyakarta, Polda DIY: Kami Serius Menangani Peristiwa Ini
Hal tersebut diperkuat kembali oleh Koordinator Bidang Kajian Strategis FBD, Andi Redani Suryanata, ia mengungkapkan bahwa minimnya upah buruh dan tingginya biaya pendidikan di DIY saling berkaitan satu sama lain.
"Dengan rendahnya upah buruh yang ditetapkan akan berimplikasi pada situasi perekonomian rumah tangga yang tidak stabil. Contohnya, para orangtua murid yang mayoritas bekerja sebagai buruh kesulitan dalam mengatur perekonomian keluarga, karena tingginya biaya pendidikan di DIY," kata Andi.
"Oleh karena itu, pengaturan terkait upah minimum para buruh perlu diperbaiki dan kesenjangan pendidikan di DIY perlu diperhatikan lagi," ungkapnya.***