Network
KEPRI POST - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya memastikan hadir membuka Musyawarah Nasional (Munas) KAHMI, batal dan digantikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Batalnya Presiden Jokowi membuka Munas KAHMI memicu beragam opini, termasuk mengaitkannya dengan Anies Baswedan hingga adanya campur tangan Badan Intelijen Daerah Sulawesi Tengah (BINDA Sulteng).
Ketua Panitia Daerah Munas XI KAHMI, Mohammad Tavip membantah opini tersebut. Ia menegaskan bahwa BINDA Sulteng tidak ikut campur dalam rapat teknis persiapan Munas XI KAHMI.
Baca Juga: Ini 9 Presidium KAHMI 2022-2027, Ahmad Doli Kurnia Raih Suara Terbanyak
"Selama rapat koordinasi Munas KAHMI dan pertemuan dengan pimpinan daerah, BIN tidak pernah terlibat," tegas Tavip di Kota Palu, Sabtu 26 November 2022 malam, mengutip keterangan KAHMI Nasional.
Penegasan itu disampaikan Tavip merespons munculnya pesan berantai berjudul 'Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?' yang beredar luas di media sosial.
Dalam pesan itu menyebutkan bahwa BINDA Sulteng dan protokoler Presiden Jokowi ikut hadir dalam rapat panitia. Mereka meminta mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dicoret dari daftar tamu pembukaan Munas KAHMI.
Unsur BIN yang menghadiri rapat, masih berdasarkan tulisan tersebut, beralasan bahwa Presiden akan kalah pamor dengan Anies jika keduanya bertemu di pembukaan Munas KAHMI.
Baca Juga: Ini 5 Presidium FORHATI 2022-2027, Cut Emma Mutia Raih Suara Terbanyak
