Network
Bagja mengungkapkan, rapat mediasi antara Bawaslu, KPU, dan DKPP beberapa kali berlangsung dan Bawaslu juga sudah empat kali bersurat ke KPU, tetapi baru ditanggapi pada kali keempat.
KPU memiliki alasan sendiri terkait tidak memberikan ruang bagi Bawaslu untuk mengakses Silon. Karena menganggap bahwa dalam tahapan pencalegan, hubungan hukum yang ada hanyalah antara KPU dan partai politik sebagai pihak yang mendaftarkan bacaleg atau peserta pemilu.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari berdalih bahwa KPU harus hati-hati memberi akses Silon kepada pihak di luar KPU dan partai politik. Sebab, Silon memuat sejumlah data yang dianggap data pribadi para calon.
Hasyim mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU memang selalu bertindak sebagai "ter", baik terlapor dan termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PTUN, dan termohon di Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, seluruh Komisioner KPU RI siap menghadapi laporan Bawaslu ke DKPP terkait dengan keterbatasan akses silon tersebut.***
