Network
KEPRI POST - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendesak PT Adhya Tirta Batam atau ATB segera melunasi tunggakan pajak air permukaan. Desakan ini dilayangkan Bapenda usai memenangkan sengketa pajak air permukaan dengan ATB.
Kepala Bapenda Kepri, Diky Wijaya mengatakan, saat ini upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kepri telah sampai pada tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung memperkuat putusan sebelumnya dari Pengadilan Pajak.
"Bapenda Kepri meminta agar PT Adhya Tirta Batam segera melaksanakan kewajibannya melunasi pajak air permukaan kurang bayar periode Juli 2016 hingga Juni 2018 sebesar Rp48.662.612.852,12, termasuk sanksi administrasi,” katanya, Selasa, 4 Juni 2024.
Baca Juga: Pemprov Kepri Menang Gugatan di MA, ATB Diwajibkan Bayar Pajak Air Permukaan Rp 48 Miliar
Diky menjelaskan, pelunasan hutang ini tidak hanya menuntaskan kewajiban PT Adhya Tirta Batam ke Bapenda Kepri, namun juga membawa manfaat signifikan bagi masyarakat Kepri secara keseluruhan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pelunasan tunggakan pajak ATB bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang berkelanjutan.
"Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kepri,” jelasnya.
Diky menyampaikan, upaya penagihan pajak ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Baca Juga: Alamak! 10.411 Wajib Pajak di Kepri Belum Lakukan Pemadanan NIK-NPWP
