KEPRI POST - International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine (ICPA) membuka kantor internasional untuk menyelidiki perang Rusia di Ukraina.
Kantor Pusat Internasional untuk Penuntutan Kejahatan Agresi terhadap Ukraina ini dibuka di Den Haag Belanda guna membuka kemungkinan untuk menyeret Rusia di persidangan atas kejahatan perang.
Pembukaan kantor internasional untuk menyelidiki perang Rusia di Ukraina pada Senin, 3 Juli 2023 ini merupakan langkah pertama yang bersejarah.
Baca Juga: Pemberontakan Gagal, Bos Wagner dan Tentara Bayaran Mundur dari Rusia dan Menyingkir ke Belarusia
Kantor pusat internasional itu terdiri dari Uni Eropa (UE), Ukraina, Amerika Serikat, dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Mereka akan mengumpulkan bukti yang melawan Kremlin dan panglima militer Rusia atas invasi yang berlangsung sejak Februari 2022.
Tujuan investigasi adalah untuk menutup celah hukum yang ditinggalkan oleh fakta bahwa ICC saat ini tidak memiliki mandat untuk menuntut agresi - apa yang disebut Ukraina sebagai "kejahatan internasional tertinggi" karena memicu perang melawan negara lain.
"Kami berkumpul di sini pada kesempatan momen yang benar-benar bersejarah - saya akan mengatakan momen yang menentukan zaman," kata Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin pada konferensi pers di Den Haag.
Baca Juga: 10 Perkembangan Perang Rusia - Ukraina, Kyiv Waspadai Ancaman Nuklir
Kostin menyebut pengadilan khusus tersebut menggambarkan sinyal yang kuat atas bersatunya dunia untuk meminta pertanggungjawaban rezim Rusia atas semua kejahatannya.
"Jika kejahatan agresi tidak dilakukan, tidak akan ada lagi 93.000 insiden kejahatan perang," tegasnya.
Surat Perintah Tangkap Putin
ICPA akan memulai tugasnya untuk mengumpulkan bukti, termasuk foto dan penyadapan komunikasi, baik untuk penyelidikan nasional yang sedang berlangsung oleh lima negara Eropa termasuk Ukraina dan juga untuk pengadilan di masa mendatang.
Kyiv telah mendorong pengadilan agresi khusus sejak penemuan ratusan mayat setelah pasukan Rusia mundur dari kota Bucha, dekat ibu kota Ukraina pada April 2022.
Baca Juga: Rusia Tarik Keluar Pasukan dari Kherson, Ukraina Waspada
ICC yang berbasis di Den Haag juga sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan kejahatan perang untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina.
Tetapi, aturan pengadilan tidak mengizinkannya untuk menuntut Rusia atas kejahatan agresi "kepemimpinan", yang didefinisikan oleh Statuta Roma pendiri ICC sebagai serangan satu negara terhadap negara lain yang melanggar piagam PBB.***