Network
KEPRI POST - Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa larangan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara adalah tindakan normal.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi kecaman Filipina terkait kebijakan China yang melarang penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.
Filipina menilai larangan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara itu telah melecehkan dan melanggar yuridiksi negaranya.
China tidak merespon tuduhan tidak berdasar dari Departemen Luar Negeri (DFA) Filipina yang mengajukan protes diplomatik atas yang disebut pelarangan sepihak China.
Baca Juga: Video 'Panggilan' Adzan Ridwan Kamil untuk Sang Anak dari Pinggir Sungai Aare
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan pada konferensi pers rutin, China telah menerapkan moratorium penangkapan ikan musim panas di Laut Natuna Utara.
Jadi larangan itu, disebutnya, merupakan tindakan normal untuk melindungi sumber daya hayati laut di perairan di bawah yurisdiksi China.
"Ini juga merupakan praktik untuk mengasumsikan tugas internasional sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan China tidak akan menerima tuduhan tak berdasar DFA," katanya.
DFA mengajukan protes pada hari Senin dengan mengatakan bahwa Manila menyampaikan protesnya ke moratorium yang mencakup wilayah di Laut Filipina Barat yang kedaulatannya dimiliki Filipina, termasuk soal hak berdaulat dan yurisdiksinya.
Baca Juga: Wali Kota Batam Terima Kaos Kebesaran Persib
"China berharap Filipina akan melihat masalah ini secara objektif dan benar, dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya sebagai negara pesisir di Laut China Selatan, dan bersama-sama mempromosikan pembangunan perikanan berkelanjutan di kawasan itu," kata Zhao.
Protes terbaru muncul ketika presiden baru Filipina, baru-baru ini mengklaim untuk menegakkan yang disebutnya sebagai keputusan Laut Natuna Utara dan 'tidak membiarkan China menginjak-injak hak maritim Manila'.
Beberapa pengamat mengatakan kebijakan pemerintahan Marcos Jr yang akan datang di Laut Cina Selatan kemungkinan akan menjadi kelanjutan dari pendahulunya dan tidak mungkin dia akan mengambil sikap agresif mengenai masalah tersebut.
Baca Juga: Kepri Minta Penerbangan Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru Dibuka
Masalah perikanan selalu menjadi topik hangat utama dalam pemilihan Filipina. Para kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden biasanya bersumpah untuk melindungi kepentingan sektor perikanan.
Asisten peneliti di Institut Nasional untuk Studi Laut Natuna Utara, Chen Xiangmiao mengatakan kepada Global Times, Marcos Jr di Laut Cina Selatan tidak akan berbeda dari sikap Duterte.
"Diyakini bahwa sikap Marcos Jr di Laut Cina Selatan tidak akan berbeda dari sikap Duterte karena ia harus menggemakan permintaan domestik dan menanggapi serangan dari kelompok oposisi mengenai masalah tersebut," kata Chen yang mencatat bahwa itu juga merupakan sikap politik pendahulunya.***(Rizki Laelani/pikiran-rakyat.com)
