Network
KEPRI POST - Kunjungan Komisi II DPR RI menjadi sarana bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk memaparkan program-program daerah ke depan.
Antara lain gencarnya Kepri untuk menerapkan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi dan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kedelapan area perubahan itu adalah manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina mengatakan bahwa Pemprov Kepri terus bergerak untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Bakal Luncurkan Bank Riau Kepri Syariah Juli Ini
"Semua ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif, serta memberikan pelayanan prima," ujarnya, Senin 11 Juli 2022.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memimpin langsung kunjugan kerja pimpinan rombongan Komisi II DPR ke Kepri. Bersama rombongan hadir Wakil Ketua Komisi II Saan Mustafa serta anggota Rahmat Muhajirin dan H Wahyu Sanjaya.
Hadir juga Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad, serta Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Hj Anna Hasnah Hasaruddin.
Sedangkan dari Pemprov Kepri hadir mendampingi Marlin di antaranya Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Ketua KPU Kepri Sriwati, dan Ketua Bawaslu Kepri Said Abdullah Dahlawi. Terlihat juga Kepala BPN Kepri Nurhudi Putra, Kepala Ombudsman Kepri Lagat P Siadari, dan sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri.
