Network
KEPRI POST - Pengadaan lahan pelaksanaan pengadaan tanah pada mega proyek pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin), khususnya di wilayah Kabupaten Bintan tuntas 100 persen.
Hal itu ditandai dengan penyerahan 5 sertifikat dengan luas 0,867 hektare di kawasan Tanjung Permai Bintan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Kepri Nurhadi Putra ke Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 8 Mei 2023.
Pengadaan lahan pelaksanaan pengadaan tanah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemprov Kepri dalam hal penyelesaian Readines Criteria, di mana jumlah keseluruhan lahan yang dibutuhkan sebesar lebih kurang 74,43 hektare. Khusus di wilayah Pulau Bintan total jumlahnya yaitu sebanyak 48 sertifikat dari 121 bidang dengan luas pengadaan tanah 26,138 hektare.
Baca Juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Serahkan Jalan Provinsi di Batam ke Pemko Batam, Ternyata Ini Tujuannya
Dengan selesainya pengadaan tanah pembangunan Jembatan Batam Bintan di sisi landing poin Pulau Bintan ini, Gubernur Kepri berharap hal tersebut menjadi langkah awal terwujudnya mimpi masyarakat Kepri memiliki Jembatan Batam Bintan.
Gubernur Kepri mengklaim pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bappenas soal rencanan pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) sudah masuk dalam grand book Bappenas.
"Insyaallah apabila semua dokumen persiapan pembangunan jembatan Batam-Bintan selesai di akhir tahun, pembangunan jembatan Batam-Bintan bisa dimulai tahun depan," terang Gubernur Kepri.
Baca Juga: BP Batam Digugat di Komisi Informasi Kepri Terkait Sengketa Sertifikat Lahan
Tak hanya berkoordinasi dengan Bappenas. Gubernur Kepri juga melakukan berbagai pembahasan panjang bersama Kementerian PUPR dan pihak bank yang nanti akan menjadi investor dalam pembangunan jembatan Batam-Bintan.
Sementara itu, Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra mengatakan, setelah selesainya pengadaan tanah di sisi Pulau Bintan, pihaknya masih menunggu penyelesaian pengadaan tanah di sisi Kota Batam.
"Untuk kedepannya, kami masih menunggu selesainya 4 bidang tanah di Kota Batam yang berada dibawah naungan BP Batam, yang selanjutnya dilanjutkan ke tahapan berikutnya pembangunan Jembatan Batam Bintan tersebut," ujar Kakanwil BPN Kepri.
Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Kepri Stanley Cicerio Haggard Tuapatinajja mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap berbagai dokumen penting pendukung pembangunan Jembatan Batam Bintan.
Baca Juga: Ingin Dapatkan Sertifikat Halal Gratis untuk Pelaku UMK? Begini Caranya
"Kami sudah menerima hasil evaluasi perencanaan terkait pondasi dari Jembatan Batam Bintan. Setelah dicek oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, masih ada beberapa kelengkapan yang harus ditambahkan," jelas Stanley.
Hal ini, lanjut Stanley, setelah dibahas lebih lanjut untuk rencana soil investigation pondasi di laut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 68 miliar. Yang mana sudah disetujui oleh Kementerian PUPR dan segera dilelang pada tahun ini.
"Insyaallah nantinya paket yang akan dilelang ini bertujuan untuk melakukan soil investigation bawah laut dari jembatan. Pentingnya investigasi ini dilakukan agar kedepannya jembatan ini tidak bermasalah yang menimbulkan penambahan biaya," jelas Stanley.
Turut hadir dalam acara ini Kajati Kepri Rudi Margono, Asdatun Kejati Kepri Wiranto, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bintan Benny Rianto, Ketua PN Tanjungpinang diwakili Panitera PN Tanjungpinang, Tim Percepatan Pembangunan, serta Para Kepala OPD Pemprov Kepri. ***
