Network
"Ya seharusnya ada pembayaran, pembangunan, serta pengurusan IMB lahan tersebut. Ini tidak ada," katanya.
Ariastuty menuturkan, karena BP Batam sebagai pemegang HPL, maka lahan tersebut dialokasikan kepada pihak ketiga yakni PT Pasifik Estatindo Perkasa.
Baca Juga: 2 Terdakwa Kasus Korupsi SIMRS BP Batam Dituntut 3 Tahun Penjara, Ini Kata Kejari Batam
"Alokasi lahan ini bertujuan agar pembangunan di Batam maju, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Ariastuty.
Namun, pihak PT Dani Tasha Lestari melalui kuasa hukumnya, Jecky Alatas menjelaskan bahwa Pembongkaran ini tidak boleh dilakukan jika tidak ada perintah pengadilan.
"PT Dani Tasha Lestari sudah mengajukan perpanjangan sewa UWT (Uang Wajib Tahunan) BP Batam, tetapi tidak diberi akses," ujar Jecky.
Baca Juga: Krisis Air Bersih di Batam Makin Parah, Terus Bermasalah Sejak Dikelola BP Batam
Padahal, secara hukum masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan, yaitu kurang dari setahun.***
