Network
KEPRI POST - Direktorat Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara diam-diam kembali mengagendakan pertemuan dengan pelaku usaha hingga NGO di Batam. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mencurigai pertemuan ini hanya akal-akalan untuk memuluskan ekspor pasir laut.
Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi mengatakan, berdasarkan dokumen undangan yang diperoleh CERI, pertemuan KKP dengan pengusaha hingga NGO itu berlangsung dua hari, 24 sampai 25 Juli 2023 di Hotel Best Western Panbil, Batam.
Ia menilai terdapat kejanggalan dalam surat undangan bernomor 2030 dan 2032 tersebut, karena ditandatangani oleh pejabat yang berbeda.
Baca Juga: Kebijakan Ekspor Pasir Laut, KKP Jangan Sensi dengan Kritik
"Surat 2030 ditandatangani Plh Direktur Perencanaan Ruang Laut Muhandis Sidqi. Sedangkan surat nomor 2032 ditandatangani Plh Direktur Perencanaan Ruang Laut Muhandis Sidqi namun atas nama Dirjen Pengelolaan Ruang Laut," katanya, Senin 24 Juli 2023.
Menariknya, kata Hengki, surat undangan nomor 2030 ditujukan antara lain kepada 20 pelaku usaha, satu yayasan, dan dua asosiasi.
Para pelaku usaha yang diundang di antaranya Direktur PT Sinergy Makmuraya Samudera, Direktur PT Cempuri Bintan Segara, Direktur PT Suwarna Cahaya Semesta, Direktur PT Cipta Rezeki Kita Bersama, dan Direktur PT Bangun Bumi Prakarsa.
Kemudian Direktur PT Pulau Bintan Abadi, Direktur PT Lintas Granindo Utama, Direktur PT Rejang Andara Raya, Direktur PT Abinawa Teknika, Direktur PT Asa Tuah Minardhi, Direktur PT Indorajawali Bona Utama, dan Direktur PT Tuah Pulau Serumpun.
Baca Juga: Kebijakan Ekspor Pasir Laut, KKP Jangan Sensi dengan Kritik
