Network
KEPRI POST - Polres Bintan masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memeriksa Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah.
Kasi Humas Polres Bintan, Iptu Missyamsu Alson mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk menyurati Kemendagri guna memeriksa Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan.
"Pj Wali Kota Tanjungpinang inikan pejabat kepala daerah. Jadi kita menyurati Kemendagri untuk meminta izin perihal penetapannya sebagai tersangka," ujarnya kepada media, Jumat, 26 April 2024.
Baca Juga: Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan Tersangka, Wagub Marlin: Pejabat Daerah Ada Aturan
Alson menjelaskan, surat izin pemanggilan dan pemeriksaan Hasan sebagai tersangka sudah diserahkan ke Kemendagri melalui Polda dan Mabes Polri.
Saat ini Polres Bintan masih menunggu surat balasan dari Kemendagri dengan batas maksimal 30 hari atau sebulan.
Apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada balasan dari Kemendagri, maka sesuai aturan, penyidik kepolisian bisa segera memanggil dan memeriksa tersangka.
"Jika 30 hari tidak ada jawaban dari Kemendagri, maka penyidik Polres Bintan akan memanggil dan memeriksa Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka," katanya.
Baca Juga: Orang Dekat Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ini Profil dan Kekayaan Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan
