Network
KEPRI POST - Sebanyak 630 pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah melakukan sertifikasi elektronik, mulai dari gubernur, wakil gubernur, sekda dan pejabat eselon 2, 3 dan 4.
Kepala Diskominfo Kepri, Hasan mengatakan bahwa sertifikasi itu merupakan bagian daru upaya Pemprov Kepri dalam melakukan pembenahan sistem pemerintah berbasis elektronik.
Menurutnya, Provinsi Kepri berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk mendapatkan dukungan jaringan dan perangkat pengamanan digital dalam sertifikasi elektronik tersebut.
Baca Juga: Kasus perjudian dan gelper di Kepri, Puluhan Pelaku Diamankan
"Melalui Sub Bidang Siber dan Sandi, Diskominfo Kepri telah melakukan sertifikasi elektronik pejabat di lingkungan Pemprov Kepri sebanyak 630 pejabat," katanya dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan BSSN di Depok, Rabu 24 Agustus 2022.
Hasan berharap sertifikasi elektronik ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan Pemprov Kepri.
"Dengan kerjasama ini, kami harapkan bisa memberikan kemudahan dan pengamanan dalam pelayanan administrasi di lingkungan Pemprov Kepri," katanya.
Plt. Sekretaris Utama BSSN, Susilo Wibowo mengatakan, BSSN siap mefasilitasi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat undang-undang.
Baca Juga: Lokasi Penukaran Uang Baru 2022 Hari Ini di Kepri, Riau, Sumut, dan Jambi
Tujuan dari pelaksanaan SPBE tersebut adalah untuk meningkat perekonomian negara dan daerah terutama pada pelayanan admistrasi masyarakat.
"Pelayanan lewat transformasi digital adalah keharusan untuk kemudahan, kredibel, akurasi, dan keamanan data serta teknologi di pemerintah daerah dalam rangka penguatan e-Goverment," ujarnya.
Menurut Susilo, terdapat beberapa kemudahan dan manfaat dari transformasi digital yang selalu berdampingan dengan potensi ancaman dan kerawanan. Di mana teknik, metode, dan kompleksitas serangan siber atau pencurian data cenderung meningkat.
"Oleh karena itu, perlu menerapkan mekanisme pelindungan untuk memberikan jaminan keamanan informasi, antara lain dengan menerapkan sertifikasi elektronik," katanya.
Baca Juga: Tak Hanya Segera Ditahan, Putri Candrawati Juga Terancam Hukuman Lebih Berat
BSSN, lanjut Susilo, berkomitmen menyediakan kebutuhan sertifikat eletronik melalui unit teknis Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan sangat aman, sehingga sulit untuk dipalsukan.
"BSSN menerbitkan sertifikat elektronik yang dilengkapi dukungan aspek kriptografi yang kuat guna menjamin tanda tangan elektronik sulit untuk dipalsukan," katanya.
Susilo menjelaskan, saat ini BSrE BSSN baru melayani sekitar 4,4 persen dari total 4,1 juta ASN. Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik, BSrE BSSN menargetkan untuk menerbitkan sertifikat elektronik seluruh ASN hingga 2024.
SrE BSSN telah melayani Sertifikat Elektronik dan bekerja sama dengan 480 stakeholder yang terdiri dari 87 pemerintah pusat, 332 pemerintah daerah, 23 BUMN, 11 BUMD, 4 Pengadilan Negeri, dan 23 Perguruan Tinggi.
"Saat ini layanan sertifikat elektronik sudah dimanfaatkan oleh 939 sistem, baik yang sudah terintegrasi maupun yang masih tahap integrasi," katanya.***
