Calon Pj Wali Kota Tanjungpinang Pengganti Rahma, Gubernur dan DPRD Ajukan Nama Beda

- 7 Agustus 2023, 08:30 WIB
Gubernur dan DPRD ajukan nama beda untuk Calon Pj Wali Kota Tanjungpinang pengganti Rahma yang segera berakhir.
Gubernur dan DPRD ajukan nama beda untuk Calon Pj Wali Kota Tanjungpinang pengganti Rahma yang segera berakhir. /tangkap layar/pemko tpi/

KEPRI POST - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan DPRD Tanjungpinang mengajukan nama berbeda terkait penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang pengganti Rahma yang bakal purnatugas pada 21 September 2023.

Gubernur Kepri sudah mengusulkan tiga nama Calon Pj Wali Kota Tanjungpinang, yakni Hasan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Kepri. Kemudian Muhammad Ikhsan yang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kepri dan Azwandi, Kepala Unit Layanan Pengadaan Kepri.

Sementara itu DPRD Tanjungpinang juga akan mengusulkan tiga nama Calon Pj Wali Kota Tanjungpinang. Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Novaliandri Fathir mengisyarakatkan untuk mengajukan Sekda Zulhidayat dan dua nama lain sebagai calon.

Baca Juga: Status Internasional Bandara di Kepri Dicabut, Kunjungan Wisman ke Bintan Terdampak

"Pejabat di Pemko Tanjungpinang sejauh ini yang memenuhi syarat adalah Sekda Zulhidayat," katanya.

Pengajuan nama-nama calon Pj Wali Kota ini untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut selama sekitar 1,5 tahun hingga terpilihnya kepala daerah di Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kekosongan kursi kepala daerah tersebut bakal diisi melalui pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.

Penjabat yang akan mengisi jabatan kepala daerah tersebut adalah aparatur sipil negara (ASN) setingkat eselon I dan eselon II.

Baca Juga: Dubes Uni Emirat Arab Terkesima Saat Melihat Kitab Kuno di Pulau Penyengat Tanjungpinang

Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan menjelaskan, pengangkatan Pj kepala daerah lumrah dilakukan dalam praktik pemerintahan selama ini. Pj dalam pemerintahan berfungsi sebagai penjaga agar tugas-tugas pemerintahan tidak berhenti gara-gara tidak ada pemimpin.

"No vacuum of power adalah azas yang menjadi landasannya. Di mana tidak boleh ada kekosongan satu detikpun kekuasaan pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa menegaskan bahwa kepala daerah yang masa jabatannya habis tahun 2022 dan 2023 tidak bisa diperpanjang. Undang-undang sudah mengatur hal tersebut, sehingga kekosongan masa jabatan harus diisi oleh penjabat kepala daerah.

"Nanti pemerintah akan membentuk penjabat yang akan memimpin sampai Pilkada 2024," katanya.

Gubernur Kepri dan DPRD Tanjungpinang menggesa pengajuan Calon Pj Wali Kota Tanjungpinang pengganti Rahma ke Mendagri, karena batas akhirnya adalah besok, 8 Agustus 2023.***

Editor: Zaki Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah