Network
KEPRI POST - Temuan Komnas HAM terkait konflik di Pulau Rempang, Kota Batam mengungkap fakta bahwa sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang Eco City sangat minim.
Minimnya sosialisasi pengembangan Rempang Eco City itu disampaikan Kapolresta Barelang saat memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Selain minim, sosialisasi yang ada juga tidak memadai, sehingga berpotensi ditolak masyarakat.
"Kapolresta Barelang menyampaikan sosialisasi rencana relokasi masyarakat Pulau Rempang sangat minim dan tidak memadai sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat," sebut Komnas HAM dalam temuannya, Jumat 22 September 2023.
Baca Juga: Ini 3 Kampung Tua di Rempang Batam untuk Pengosongan Tahap Pertama, Target 28 September
Tidak hanya Kapolresta Barelang, sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut bahwa sosialisasi tentang Rempang belum berjalan dengan baik.
Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian menugaskan Menteri Bahlil untuk datang ke Batam dan bertemu langsung dengan warga Rempang. Terutama untuk menyampaikan kebijakan pemerintah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik.
"Dugaan saya, yang pertama karena sosialisasi belum berjalan baik. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan saya untuk turun langsung," ujarnya dalam raker di Komisi VI DPR, Rabu, 13 September 2023.
Saat ini pembangunan Pulau Rempang sebagai kawasan Rempang Eco City sudah terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.
Baca Juga: Komnas HAM Ungkap Warga Rempang Merasa Terintimidasi, BP Batam Sosialisasi Libatkan Polisi
Rempang Eco City adalah proyek yang menjadikan Pulau Rempang dan sebagian Pulau Galang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan kawasan wisata terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Salah satu perusahaan yang akan berinvestasi di Rempang adalah Xinyi Group dari China. Perusahaan ini akan membangun pabrik kaca dan panel surya terbesar kedua di dunia setelah China dengan nilai investasi antara Rp175 triliun hingga Rp361 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut adanya komunikasi yang kurang baik hingga mengakibatkan bentrok antara warga dan aparat gabungan. Presiden ingin ada diskusi sebelum pengalihan lahan dengan melakukan pendekatan dan solusi.
"Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," katanya.
Sosialisasi BP Batam Picu Kekecewaan Warga Rempang
Selama ini, sosialisasi terkait pengembangan Rempang sebagai kawasan Rempang Eco City kepada warga dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Namun sosialisasi itu kerap berakhir dengan kekecewaan warga, karena ketidakmampuan BP Batam dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Sosialisasi di Kedai Kopi Sumber Rezeki Sembulang, Kecamatan Galang, pada Jumat, 21 Juli 2023, misalnya, berakhir dengan kekecewaan warga. Ini merupakan sosialisasi pertama kalinya oleh BP Batam, di tengah maraknya penolakan warga terkait rencana pengembangan Rempang Eco City.
Kekecewaan itu dipicu absennya Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang hanya mengirimkan perwakilannya, Direktur Pengamanan (Dirpam) Aset Brigjen Pol Mochamad Badrus dan Sekda Pemko Batam Jefridin.
Baca Juga: 8 Sikap Komnas HAM Terkait Konflik di Rempang Batam: Tinjau Kembali Rempang Eco City
Gerisman Achmad, selaku Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) yang mewakili 16 kampung di Rempang, mengungkapkan kekecewaan atas ketidakhadiran Rudi.
"Kita kecewa dengan tidak hadirnya Bapak Wali Kota yang juga ex-officio Kepala BP Batam," katanya.
Tidak diketahui apa alasan Rudi tidak hadir dalam sosialisasi terkait rencana pengembangan Rempang Eco City tersebut dan hanya mewakilkan kepada Dirpam dan Sekda Pemko Batam.***
