Network
KEPRI POST - Peluang Partai Golkar untuk menambah kursi DPRD Tanjungpinang tertutup setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Golkar dalam Perkara Nomor 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara tersebut mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjung Pinang 4.
Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan yang berlaku, penambahan suara kepada PDIP, PSI, dan Perindo merupakan perbaikan perolehan suara sebagaimana laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Bukit Bestari.
"Sehingga dilakukan renvoi-renvoi yang ada dalam formulir model C. Hasil Salinan dan terhadap perbaikan tersebut tidak terdapat keberatan saksi peserta pemilu," ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, Jumat, 7 Juni 2024.
Baca Juga: Dalil Tidak Logis, MK Tolak Permohonan PSU Caleg Gerindra Batam
Daniel melanjutkan, adapun mengenai tata cara renvoi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yakni dengan cara mencoret angka atau kata dengan dua garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret dengan dibubuhi paraf oleh ketua KPPS serta saksi yang hadir.
Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan penetapan hasil perolehan suara dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang Dapil 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Sebelumnya, dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan penambahan perolehan suara PDIP yang mengambil dari partai politik lain sehingga berpengaruh pada perolehan suara Golkar, PSI, dan Perindo.
Baca Juga: Tuding KPU Curang, Calon DPD Edwin Pratama Minta MK Batalkan Rekapitulasi KPU Riau
Pemohon menyatakan, terdapat penambahan suara PDIP sebanyak 100 suara. Penambahan terjadi kepada caleg PDIP sehingga berpengaruh pada perolehan suara PDIP secara keseluruhan.
