KEPRI POST - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis, 6 Januari 2023. Ia diduga melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaaan.
Juru Bicara Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan KPK berhasil mengamankan barang bukti yakni uang yang saat ini masih dalam tahap perhitungan.
“Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamakannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada pihak yang diamankan”, ucap Fikri.
Baca Juga: KPK Cokok 25 Orang di OTT Bupati Meranti Muhammad Adil, Ada Sekda, Kadis, Ajudan, hingga Swasta
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kepulauan Meranti didominasi suap dan fee proyek dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, Bupati Meranti menerima potongan uang persediaan dan ganti uang persediaan serta penerimaan lainnya tahun 2021 hingga 2023 yang cukup besar.
KPK juga menangkap 25 orang lainnya dalam OTT ini. Di antaranya terdiri sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, Kepala bidang dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepuluan Meranti.
Bagaimanakah sosok Muhammad Adil yang terjaring OTT KPK? Berikut profil singkat Bupati Meranti yang pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019.
Baca Juga: Daerahnya Miskin, Bupati Meranti Adil Justru Kena OTT KPK
Profil Bupati Kepulauan Meranti
Muhammad Adil merupakan pria kelahiran asal Selat Panjang, Kepulauan Meranti pada 18 April 1972.
Perjalanan politik Adil sebelum menjabat Bupati Meranti periode 2021-2024 pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 2014-2019.
Kemudian melanjutkan kembali pada periode 2019-2024, walaupun hanya menjabat satu tahun sebelum menjadi orang nomor 1 di Kepulauan Meranti.
Baca Juga: OTT Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, KPK Amankan Uang Dolar Amerika
OTT KPK Berantas dan Cegah Korupsi
Operasi Tangkap Tangan KPK sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia memang menimbulkan responsivitas serta efek suprising bagi masyarakat.
KPK sebagai Lembaga Negara yang independen telah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Data menunjukkan pada periode 2015-2018, 50 persen dari kasus keseluruhan KPK menggunakan Operasi OTT.
Pada tahun 2015, KPK melakukan 5 kali OTT dengan 30 kasus korupsi yang tangani. Pada 2016, Angka OTT meningkat menjadi 17 kali dalam 35 kasus. 19 OTT dalam 44 kasus pada 2017 dan pada 2018 KPK melakukan 30 OTT dalam 57 kasus.
KPK juga menjadi lembaga negara yang mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam memberantas korupsi pada tahun 2019.
Menurut data Lembaga Survei Indoensia (LSI) pada 2019, KPK menjadi Lembaga yang paling dipercayai publik dengan 84 persen, disusul kemudian Presiden 79 persen, lalu Kepolisian 72 persen, Pengadilan 71 persen, dan terakhir ialah DPR dengan 61 persen.***