Network
Sebanyak 605 honorer itu terdiri dari hasil perekrutan tahun 2021 167 orang, tahun 2022 sebanyak 219 orang, dan tahun 2023 sebanyak 219 orang.
Menurut Kombes Pol Nasriadi, penyelidikan mendapati tiga modus yang digunakan oknum untuk memuluskan aksinya.
Pertama, mencuri data masyarakat yang tidak lolos mendaftar sebagai honorer Setwan DPRD Kepri dengan mencantumkan namanya sebagai tenaga honorer.
"Seperti korban yang melaporkan ini, setelah tidak diterima sebagai honorer, ternyata namanya terdata di BPJS Ketenagakerjaan sebagai honorer DPRD Kepri. Padahal korban tidak menerima gaji dan tidak mengetahui hal itu sama sekali," katanya.
Kedua, ada tenaga honorer yang lulus dan menerima gaji setiap bulannya, namun tak pernah masuk kantor. Mereka hanya mengisi absen harian dalam sekali kesempatan dan mendapatkan gaji bulanan.
Ketiga, ada pembantu dan sopir oknum pejabat yang didaftarkan sebagai honorer di Setwan Kepri. Padahal mereka tidak beraktivitas di Setwan Kepri.
"Padahal mereka tidak bekerja di Setwan Kepri, tapi kerja pribadi pada oknum pejabat dan mendapatkan gaji dari negara," katanya.***
