Network
Tujuan dari pelaksanaan SPBE tersebut adalah untuk meningkat perekonomian negara dan daerah terutama pada pelayanan admistrasi masyarakat.
"Pelayanan lewat transformasi digital adalah keharusan untuk kemudahan, kredibel, akurasi, dan keamanan data serta teknologi di pemerintah daerah dalam rangka penguatan e-Goverment," ujarnya.
Menurut Susilo, terdapat beberapa kemudahan dan manfaat dari transformasi digital yang selalu berdampingan dengan potensi ancaman dan kerawanan. Di mana teknik, metode, dan kompleksitas serangan siber atau pencurian data cenderung meningkat.
"Oleh karena itu, perlu menerapkan mekanisme pelindungan untuk memberikan jaminan keamanan informasi, antara lain dengan menerapkan sertifikasi elektronik," katanya.
Baca Juga: Tak Hanya Segera Ditahan, Putri Candrawati Juga Terancam Hukuman Lebih Berat
BSSN, lanjut Susilo, berkomitmen menyediakan kebutuhan sertifikat eletronik melalui unit teknis Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan sangat aman, sehingga sulit untuk dipalsukan.
"BSSN menerbitkan sertifikat elektronik yang dilengkapi dukungan aspek kriptografi yang kuat guna menjamin tanda tangan elektronik sulit untuk dipalsukan," katanya.
Susilo menjelaskan, saat ini BSrE BSSN baru melayani sekitar 4,4 persen dari total 4,1 juta ASN. Sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik, BSrE BSSN menargetkan untuk menerbitkan sertifikat elektronik seluruh ASN hingga 2024.
SrE BSSN telah melayani Sertifikat Elektronik dan bekerja sama dengan 480 stakeholder yang terdiri dari 87 pemerintah pusat, 332 pemerintah daerah, 23 BUMN, 11 BUMD, 4 Pengadilan Negeri, dan 23 Perguruan Tinggi.
"Saat ini layanan sertifikat elektronik sudah dimanfaatkan oleh 939 sistem, baik yang sudah terintegrasi maupun yang masih tahap integrasi," katanya.***
