Network
KEPRI POST - Pembatalan aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Melayu Kota Batam tidak menyurutkan warga Melayu untuk melakukan aksi demo memperjuangkan tanah Rempang. Ribuan warga Melayu dari berbagai daerah tetap menggelar demo di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin, 11 September 2023.
Aksi demo memperjuangkan tanah Rempang, Kecamatan Galang ini tidak hanya diikuti warga Melayu dari Kota Batam. Namun turun juga warga Melayu dari Kalimantan, Karimun, Meranti, atau Riau.
Massa aksi terlihat menyemut memadati Kantor BP Batam yang dijaga ketat oleh para aparat. Satu per satu perwakilan pendemo menyampaikan orasi untuk menyuarakan tuntutannya.
Baca Juga: Bela Ansar di Kasus Rempang, Stafsus Gubernur Sebut Rudi Pemimpin yang Suka Lempar Batu Sembunyi Tangan
Di antara tuntutan pendemo tersebut adalah menolak dengan tegas relokasi terhadap 16 kampung tua yang berada di Rempang, Galang tanpa syarat. Warga Melayu juga mengecam tindakan represif aparat yang melakukan kekerasan dan menahan warga Rempang saat terjadi bentrok di Jembatan 4 Barelang.
"Kami minta teman-teman kami yang ditahan oleh aparat untuk dibebaskan," kata seorang orator.
Massa Tak Terpengaruh Pembatalan
Aksi demo memperjuangkan tanah Rempang jilid 2 pada hari ini awalnya digagas oleh Aliansi Pemuda Melayu Batam. Namun, beberapa elemen masyarakat Melayu lainnya juga memasukkan pemberitahuan aksi demo ke kepolisian.
Sehari menjelang aksi, Aliansi Pemuda Melayu Batam melalui Koordinator Umum (Koordum), Dian Arniandi, menyampaikan pembatalan aksi. Alasannya karena ada aliansi dan LSM lain yang ikut turun dalam aksi untuk menyuarakan penolakan relokasi warga kampung tua di Rempang.
Baca Juga: Pemuda Melayu Batalkan Demo Rempang Hari Ini, Kepala BP Batam Rudi Bantah Intervensi
Dian mengaku pihaknya tak ingin terjadi benturan dengan aliansi atau LSM lain yang bisa memicu situasi menjadi tidak kondusif.
"Yang akan melakukan aksi bukan saja Aliansi Pemuda Melayu, tapi juga dari LSM-LSM yang lain. Sehingga, kami tidak ingin terjadi benturan di lapangan nantinya yang akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Atas nama Aliansi Pemuda Melayu, Dian meminta maaf kepada warga Melayu dari daerah lain yang telah jauh-jauh datang ke Batam untuk ikut aksi demo.
"Baik dari Kalimantan Barat, dari Jambi, Riau, Jakarta, dan lainnya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah hadir untuk mengikuti aksi, sekali lagi kami sampaikan bahwa aksi besok (hari ini) tidak jadi. Karena mengingat pertimbangan-pertimbangan tadi," katanya.
Baca Juga: Siswa di Rempang Batam Jadi Korban Gas Air Mata, Alissa Wahid: Apa Tidak Belajar dari Kanjuruhan?
Sementara itu berbagai elemen masyarakat Melayu lain dan dari berbagai daerah tidak terpengaruh dengan pembatalan aksi oleh Aliansi Pemuda Melayu tersebut. Mereka tetap melakukan demo ke Kantor BP Batam dengan empat tuntutan, yakni:
- Menolak tegas relokasi 16 kampung tua yang berada di Rempang Galang tanpa syarat.
- Menghentikan tindakan represif dari aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM dan memberi sanksi personil yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Rempang-Galang.
- Mendesak HM Rudi (Kepala BP Batam) meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Melayu Kepulauan Riau umumnya dan masyarakat Rempang Galang khususnya, karena telah melukai hati, harkat, martabat, serta marwah bangsa Melayu.
- Mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Kepala BP Batam.
Unjuk rasa jilid 2 ini dilakukan warga Rempang pasca terjadi bentrok di Jembatan 4 Barelang antara warga dengan petugas gabungan yang akan memasuki wilayah itu pada Kamis, 7 September 2023.
Warga Rempang kocar-kacir saat petugas gabungan terus merangsek maju dan menyemprotkan gas air mata untuk mengurai massa yang memblokade jalan.
Aksi blokade itu dilakukan warga untuk menolak penggusuran terhadap masyarakat yang tinggal di 16 kampung adat di Rempang Galang, imbas dari pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Rempang Eco City adalah proyek yang menjadikan sepenuhnya Pulau Rempang dan sebagian Pulau Galang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan kawasan wisata yang terintegrasi. Akhir bulan lalu, Rempang Eco City baru saja ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN).***
