Hakim Berbeda Pendapat Usia Capres-Cawapres, Suhartoyo Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman

Setelah keduanya bersepakat, selanjutnya tujuh hakim konstitusi kembali ke ruangan dan menyepakati hasil diskusi tersebut sebagai kesepakatan bersama.

"Itulah wujud musyawarah mufakat yang kami lakukan di ruang RPH (rapat pleno hakim) di lantai 16," tutur Saldi.

Baca Juga: Diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman Ungkap Skenario dan Politisasi

Hakim Dissenting Opinion

Suhartoyo adalah salah satu hakim yang punya pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres dan cawapres.

Putusan itu mengubah syarat minimal usia capres dan cawapres menjadi minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan itu akhirnya memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi yang masih berusia 36 tahun, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Dalam dissenting opinion-nya, Suhartoyo menilai permohonan perkara yang diajukan mahasiswa Solo, Almas Tsaqibirru, itu tak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Sebagai informasi, Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015.

Pria kelahiran Sleman itu meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada 1983, lalu Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanegara pada 2003. Kemudian pada 2014, ia melengkapi gelarnya dengan memperoleh Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya.

Suhartoyo meniti karir sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 1986. Ia juga pernah menjadi Hakim PN Curup, Hakim PN Metro, Hakim PN Tangerang, Hakim PN Bekasi, dan Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.