Nasriadi menuturkan, kasus honorer fiktif di Setwan DPRD Kepri terungkap saat salah satu masyarakat yang gagal menjadi honorer ingin bekerja di suatu perusahaan, namun BPJS sudah terdaftar menjadi tenaga honorer di Setwan DPRD Kepri.
"Perbuatan yang melanggar hukum pasti akan tercium, dan kami akan terus menelusurinya," katanya.***