Network
"Kalau patuh kami beri predikat zona hijau, kurang patuh predikat zona kuning. Apabila sama sekali tidak patuh, dapat predikat zona merah," ujar Lagat.
"Contohnya saat warga minta dokumen ke Sekwan DPRD tapi tidak dipenuhi. Harusnya bisa diadukan ke Komisi Informasi Publik, tapi tetap banyak yang melaporkannya ke Ombdusman," ucap Lagat.
Lagat menjelaskan, dari 278 laporan pengaduan masyarakat di tahun ini, beberapa di antaranya sudah selesai ditindaklanjuti. Sementara beberapa lainnya sedang dalam perkembangan atau on-progress.
Baca Juga: Masuk Kantor, Pabrik, hingga Mall Wajib Vaksin Booster, Gubernur Harus Monitoring
"Artinya, sebagian penyelenggara atau pelayan publik sudah menyadari kesalahan mereka," sebutnya.
Tahun lalu, sambung Lagat, Ombudsman Perwakilan Kepri menerima sebanyak 428 laporan pengaduan masyarakat, di mana 84 persennya telah diselesaikan.
Sedangkan pada 2022, pihaknya menargetkan menerima total 530 laporan pengaduan dari masyarakat.***
