Network
Baca Juga: Bawaslu Temukan 275 Jajarannya Masuk Anggota dan Pengurus Parpol di Sipol, dari Staf sampai Ketua
"Subjek sengketa proses itu adalah surat keputusan KPU atau berita acara KPU. Nanti pasca pendaftaran ada partai yang tidak bisa lanjut karena tidak lengkap, maka bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu," katanya.
Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa parpol yang mendaftar ke KPU, baik berkasnya lengkap maupun tidak lengkap, sama-sama diterbitkan berita acara.
"Semua partai politik yang datang ke kantor KPU, apapun hasilnya, kalau dokumen dinyatakan lengkap juga diterbitkan berita acara dan diterima pendaftarannya. Yang dokumennya tidak lengkap juga diterbitkan berita acara," katanya.
Terkait dengan potensi sengketa, Hasyim mengakui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada ruang sengketa pada proses pemilu.
Baca Juga: KPU Tutup Pendaftaran Peserta Pemilu 2024, Parpol Tak Bisa Lagi Akses Sipol dan Lengkapi Dokumen
"Nah, yang dapat disengketakan itu, sepanjang yang kami ketahui, itu ada dua. Pertama, penetapan partai politik peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat. Kedua adalah penetapan daftar calon tetap berdasarkan keutusan KPU yang bersifat final dan mengikat," jelasnya.
Sekarang ini, lanjut Hasyim, belum sampai pada keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat. Karena keputusan KPU yang bersifat final dan mengikat itu akan diterbitkan pada bagian akhir tahapan pendaftaran parpol.
"Yaitu ketika penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Itu bentuknya adalah SK KPU atau surat keputusan KPU," katanya.
Mengenai pernyataan Bawaslu bahwa berita acara bisa menjadi subjek sengketa, Hasyim menyerahkan kewenangan itu kepada Bawaslu.
