Network
KEPRI POST - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah bahwa kasus dugaan maling uang rakyat (korupsi) yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan sedang digarap KPK sebagai rekayasa politik.
Mahfud menegaskan bahwa kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe tidak ada kaitannya dengan aprtai politik (parpol), namun fakta hukum.
"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, tetapi merupakan temuan dan fakta hukum," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 19 September 2022.
Baca Juga: Dua Tahun Melonjak Hingga Rp 33 M, Ini Harta Tersangka KPK Gubernur Papua Lukas Enembe
Mahfud menekankan bahwa kasus Lukas Enembe telah diselidiki oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jauh sebelum mendekati tahun politik 2024 saat ini.
Bahkan, ungkap Mahfud, ia pada 19 Mei tahun 2021 telah mengumumkan adanya 10 korupsi besar di Papua yang di dalamnya termasuk kasus Lukas Enembe.
"Sejak itu, saya mencatat setiap tokoh Papua datang ke sini (Jakarta), baik tokoh pemuda, agama, maupun adat, itu selalu nanya kenapa didiamkan, kapan pemerintah bertindak, kok sudah mengeluarkan daftar 10 tidak ditindak," katanya.
Baca Juga: Mahasiswa Tingkat Akhir atau Baru Lulus Bisa Magang di KPK, Ini Link dan Syaratnya
Oleh karena itu, Mahfud mengimbau agar Lukas Enembe segera memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh KPK.
"Menurut saya, jika dipanggil KPK datang saja. Kalau tidak cukup bukti, kami jamin dilepas dan dihentikan. Tapi, kalau cukup bukti harus bertanggung jawab karena kita bersepakat membangun Papua bersih dan damai sebagai bagian dari program pembangunan NKRI," jelasnya.
Imbauan serupa juga disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang memminta Lukas Enembe beserta penasihat hukumnya segera memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK.
Baca Juga: RCW Kepri Laporkan Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Tanjak Batam
"Kami akan melakukan pemanggilan kembali, mohon kepada Pak Lukas dan penasihat hukumnya untuk hadir di KPK ataupun ingin diperiksa di Jayapura," katanya.
Alexander meminta agar Lukas Enembe dan Pemerintah Provinsi Papua menenangkan masyarakat di sana. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi.
"Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kalau nanti Pak Lukas ingin berobat, kami pasti akan memfasilitasi dan hak-hak tersangka akan kami hormati," ujarnya.***
